TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Hal tersebut dinilai semakin memberikan keyakinan kepada masyarakat APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel.
"Sehingga memberikan hasil peningkatan kesejahteraan rakyat, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 Juli 2020.
Hal itu, kata dia, juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa mengelola keuangan negara berdasarkan good corporate governance dan akuntabel.
Sri Mulyani menyebutkan perekonomian dalam APBN 2019 menunjukkan beberapa catatan dan capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global, geopolitik dan penurunan harga komoditas. "Perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,02 persen sedikit lebih lambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,17 persen," ujarnya.
Pencapaian ekonomi Indonesia pada tahun 2019 itu juga relatif baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada level 4,4 persen.
